Contoh Tema dan Program KKN bidang politik dan hukum
a respon from a question
Biasanya suatu program KKN di
suatu institusi pendidikan telah dilengkapi dengan manual book atau buku pedoman mengenai tema program apa saja yang
menjadi sasaran terlebih KKN bermodel tematik. Karena hubungan Universitas dan
Pemerintah begitu dekat maka program-program yang direncanakan biasanya
seputaran mem back-up program
pemerintah baik pusat – daerah dan menjembataninya ke masyarakat salah satunya
dengan program KKN sebagai wujud tridarma pendidikan. Ideal dan normatifnya
mahasiswa sebagai agen/aktor institusi
pendidikan dan pemerintah, oleh karena itu menutup ruang untuk
kegiatan-kegiatan yang dianggap “mengkritisi pemerintahan secara berlebihan”.
Dengan kata lain, mahasiswa KKN yang berdurasi singkat di masyarakat hanya
melakukan peran-peran permukaan yaitu pemolesan-pemolesan.
Program KKN bidang politik dan
hukum sebenarnya merupakan program yang relatif lebih rumit dibandingkan dengan
yang bersifat fisik seperti pemeriksaan gigi, layanan kesehatan, membangun
gapura, penambahan buku mengaji, menjadi guru di SD dan sebagainya. Hal ini
disebabkan karena masyarakat yang akan ditemui tidak memulai pengetahuan dan
praktik politik dan hukumnya dari 0 (nol). Dalam masyarakat telah terkonstitusi
bentangan kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa khas daerah mereka serta
informasi yang ditelan dari media elektronik dan cetak.
Tetapi hal tersebut biasanya disiasati sesuai
kepentingan masing-masing individu peserta KKN yang berorientasi pragmatis. Hal
tersebut rasional dikarenakan simpulan pada akhir pragraf pertama diatas yaitu kegiatan
permukaan dan pemolesan, disamping pertimbangan teknis seperti kondisi SDM+M
(Sumber Daya Manusia (kapabilitas, keharmonisan, psikologis, working team, pihak luar dan
sebagainya +Modal), kondisi cuaca, waktu/durasi
dsbnya.
Dalam hal peserta KKN biasanya
lintas fakultas dalam bahasa kerennya interdisipliner. Interdisipliner biasanya
dimaksudkan agar para mahasiswa tidak terkungkung pada disiplin ilmunya/ekslusifitas
untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang eksis dimasyarakat atau
dengan kata lain down to earth.
Interdisipliner juga dapat diartikan saling melengkapinya skill team KKN yang
dipecah dan disebar kebeberapa lokasi (urban-suburban-rural).
Biasanya para program planner dalam membuat suatu tema – program / aktivitas memakai
logika deduktif dengan pra-kondisi yang dibayangkan ideal. Program-program umum
dengan menjauhkan pembacaan realitas yang berada di lokasi KKN. Setelah berada
di lokasi KKN, modifikasi program biasanya dilakukan sesuai dengan realitas
yang dihadapkan. Sedangkan model induksi bisa juga digunakan (sesuai dengan
kebijakan masing-masing institusi). Model induksi biasanya dilakukan setelah
mahasiswa berada dilokasi kemudian melakukan observasi langsung realitas dan
membuat program-program. Dikotomis dual-modes (Deduksi-Induksi) tersebut bukan hal yang kaku
atau statis tetapi dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan. Faktor geografis-demografis
juga mempengaruhi misalkan tingkat partisipasi daerah pedesaan cenderung lebih
kooperatif walaupun bukan kebenaran universal, faktor kependudukan dengan
sistem nilai-moral yang hidup juga turut mempengaruhi (faktor sosiologis).
Grand tema politik dan hukum sesuai dengan konteks perencanaan
nasional dan kondisi internasional (program internasional) biasanya diseputaran
good governance. Good governance baik yang diprogramkan pemerintah maupun lembaga
internasional (UNDP). Prinsip Good
governance meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat,
kepatuhan aturan hukum, responsive/ daya tanggap melalui jalinan
komunikasi, efektif dan efisien, equity-inclusive/berkeadilan
–inklusif.
Prinsip-prinsip umum tadi sekaligus mendekatkan gagasan
kearah sistem demokratis menjadi pilihan-pilihan utama bagi institusi
pendidikan dalam menterjemahkan program. Pesera KKN menurunkan prinsip-prinsip
tersebut kearah program kerja di lokasi masing-masing.
Dari pengalaman penulis, karena
kondisi rekan tim beragam maka persoalan yang dihadapi pun beragam. Biasanya
muncul dikotomis (exact-social) yaitu mahasiswa sains dan sosial. Perbedaan ini
bukan hanya menjadi perbedaan studi dan kemampuan tetapi juga perbedaan cara
berpikir/logika berpikir dimana biasanya teman-teman eksak sesuai dengan
sistematisasi pola pemikiran yang dibentuk di institusi pendidikan bahwa
hasilnya selalu pasti dan komponen-komponennya sama/universal. Sedangkan bagi
ilmu sosial politik hasil dapat beraneka ragam tetapi yang penting adalah
proses menuju hal tersebut dimana pertimbangan prinsip-prinsip program, setting
agenda, konteks perpolitikan lokal, konteks sosiologis masyarakat dan
sebagainya turut mendeterminasi/mempengaruhi. Tetapi dari proses komunikasi melalui diskusi
atau pemaparan argumen secara intens akan membuka proses kesepahaman baru yang
menambah social life experiences para
peserta. Diskusi juga merupakan sarana belajar untuk mengukur seberapa sempit-luas cara berpikir kita.
Pola yang paling umum dari
program-program biasanya berupa sosialisasi-penyuluhan misalkan prinsip
transparansi diterjemahkan dalam program sosialisasi Undang-Undang no.14/2008
tentang keterbukaan informasi publik. Program Peningkatan kesedaran Hukum dan
HAM melalui sosialisasi-sosialisasi ataupun seri diskusi grup. Penguatan Gender
dalam proses politik. Memperhitungkan aspek lingkungan dalam industri dan
pembangunan. Penguatan stabilisasi keamanan dengan kerjasama holistic (masyarakat-kepolisian-organisasi).
Pelatihan jurnalistik, literasi media dan sebagainya.
Untuk menghindarkan anekdot yang
biasanya terjadi dilapangan “program dewa” (misalnya program perakitan komputer padahal masyarakatnya dalam mengoperasikan
komputer semisal program office word saja belum faham) baiknya melakukan
observasi kecil dahulu tentang pengetahuan apa yang sepatutnya diberikan
sekaligus mahasiswa/i belajar kearifan lokal. Hal ini juga menghindari adanya
pembuatan program kerja semisal sosialisasi yang pada hari H berpeserta sedikit
dan tidak antusias lain halnya dengan program fisik semisal pemberian layanan
kesehatan dan obat secara gratis yang hampir pasti ramai. Hal ini juga
dimaksudkan agak masyarakat tidak diperlakukan sebagai objek yang memulai
pengetahuan dari nol tetapi sebagai subjek yang telah memiliki gugusan
pengetahuannya sendiri.
Untuk program politik, dengan menurunkan prinsip partisipasi/participatory maka program kerja semisal membuat kerjasama dengan organisasi lokal (pemuda, karang taruna, pengurus mesjid/rumah ibadah lainnya, PKK, organisasi lingkungan dan sebagainya) peserta KKN dapat membuat program kerjasama berbasis aktivitas yang pelaksanaannya tidak dalam satu waktu saja semisal dalam sosialisasi. Tetapi programnya dapat dilakukan berperiode misalnya 2x dalam seminggu dengan hasil/hasil/output-outcome yang telah dirembukkan bersama lokal organisasi tersebut. Sedangkan teknisnya juga harus melalui prosesi rembuk/musyawarah dengan pihak yang dijalinkan kerjasama. Diskusi-diskusi ringan juga dapat menjadi alternatif program.
Politik tidak semata berbicara
mengenai pemilihan daerah, partai2 dan sebagainya tetapi lebih luas menemukan
ruang-ruang dimana kerja-kerja dapat memberikan sumbangsi kepada kehidupan yang
lebih baik. Politik tidak bermakna negatif seperti model yang diperlihatkan
aktor politik daerah-nasional yang tidak menjiwai essensi politik hanya berbasis kepentingan sehingga
politik menjadi kotor ditangan mereka. Politik bukan pula mirip logika ilusi slogan Mario Teguh
yang seolah-olah dengan berbicara, bersabar, berbaik budi dunia akan lebih baik. Tetapi melihat
kondisi/realitas sosial dan melakukan kerja/aktivitas yang sesuai konteks. Dengan kata lebih fokus dan serius dalam melihat realitas sosial seperti kemiskinan dan sebagainya ketimbang mempersoalkan psikologi diri sendiri dalam memainkan pernyataan2 sempit di otak dan menawarkan ke orang lain seolah2 menjadi truth yang harus di-ikuti/dipatuhi.
Dalam hal ini segala aspek menuju kebaikan bersama adalah bersifat politis. Untuk menjembatani disiplin ilmu sains misalnya kimia, prinsip partisipasi dapat diturunkan kearah program. Misalnya jika ada industri kecil didaerah tersebut maka para mahasiswa kimia dapat bersumbangsih dengan pengetahuan yang dianggap penting untuk pengembangan ataupun manajemen kontrol industri tersebut. Lebih zoom in lagi, mahasiswa bisa menganalisa limbah industri, lingkungan dan mengadakan seri diskusi-diskusi/sharing sekaligus melekatkan aspek hukumnya dengan berkolaborasi atau mencari informasi aturan hukum mengenainya. Misalnya industri rumput laut yang seperti kita ketahui bersama berperan dalam sektor kosmetik,farmasi, makanan dan sebagainya, mahasiswa bisa menganalisa proses apa yang kurang dari proses yang sedang berjalan di daerah tersebut yang bisa meng-upgrading produk mereka misalnya jenis larutan perendaman dan sebagainya. Bagi mereka yang melihat poitik secara sempit akan pesimis program tersebut bukan program politik. Tetapi dasar argumen kita bahwa program tersebut merupakan program turunan dari prinsip partisipasi politik internasional dan nasional yang bertujuan membantu kehidupan yang lebih baik baik dalam hal ekonomi politik maupun sosial politik.
Dalam hal ini segala aspek menuju kebaikan bersama adalah bersifat politis. Untuk menjembatani disiplin ilmu sains misalnya kimia, prinsip partisipasi dapat diturunkan kearah program. Misalnya jika ada industri kecil didaerah tersebut maka para mahasiswa kimia dapat bersumbangsih dengan pengetahuan yang dianggap penting untuk pengembangan ataupun manajemen kontrol industri tersebut. Lebih zoom in lagi, mahasiswa bisa menganalisa limbah industri, lingkungan dan mengadakan seri diskusi-diskusi/sharing sekaligus melekatkan aspek hukumnya dengan berkolaborasi atau mencari informasi aturan hukum mengenainya. Misalnya industri rumput laut yang seperti kita ketahui bersama berperan dalam sektor kosmetik,farmasi, makanan dan sebagainya, mahasiswa bisa menganalisa proses apa yang kurang dari proses yang sedang berjalan di daerah tersebut yang bisa meng-upgrading produk mereka misalnya jenis larutan perendaman dan sebagainya. Bagi mereka yang melihat poitik secara sempit akan pesimis program tersebut bukan program politik. Tetapi dasar argumen kita bahwa program tersebut merupakan program turunan dari prinsip partisipasi politik internasional dan nasional yang bertujuan membantu kehidupan yang lebih baik baik dalam hal ekonomi politik maupun sosial politik.
early warning, sesuai dengan pengalaman penulis pada 2007 lalu di sebuah desa, bahwa
para partisipan KKN tidak jarang ikut arus dalam proses perpolitikan lokal
terlebih ditentukan areal lokasi tinggal atau afiliasi kerjasama. Misalnya
kepala desa/lurah dipastikan sebagai mitra strategis peserta KKN tetapi harus
di ingat bahwa perpolitikan desa/scope kecil
secara model sama dengan kondisi perpolitikan skala besar
(pro/pendukung-kontra). Akan lebih baik jika para partisipan KKN membaca gugus
lokal tersebut walaupun menjadi netral hampir tidak dimungkinkan tetapi
mengurangi persentase ikut arus selalu dimungkinkan.
Akhirnya, karena penulis lapar….heheee…
KKN merupakan ajang sosialisasi dan mengenal problematika di masyarakat secara Nyata, berlatih bekerja secara tim, mengupgrade potensi individu dan tidak
berpikir elitis tetapi down to earth
ber-empati sosial dan sekaligus menambah erat pertemanan. Modifikasilah program sesuai konteks dan perhitungan realistis
seperti tenaga. Bersosialisasi, bekerja dan nikmatilah. Sungguh KKN
menyenangkan ..selamat ber KKN, KKN juga dapat menjadi ajang latihan dan bisa
jadi objek penelitian akhir anda dan jangan lupa, anda membawa Almamater anda.
maaf sebelumnya..tulisan ini tidak lengkap dan sangat pendek dalam mengurai fenomena
di suatu kamar kecil di Jogja, 1
Juni 2013
Sorry agak liberal…. hehee :D
bang.. boleh tanya ga. kemarin pas KKN kegiatannya abang seperti apa? he.. maap kepo ya bang.
ReplyDelete